Samuel Wattimena Soroti Intimidasi terhadap Grup Musik Sukatani: “Kreativitas Tak Boleh Dibatasi”

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menegaskan bahwa pembatasan kreativitas di era demokrasi saat ini sudah tidak relevan, termasuk kasus yang menimpa grup musik Sukatani. Band punk asal Purbalingga itu diduga mengalami intimidasi setelah lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar menjadi viral.

“Menurut saya, ini suatu proses yang sangat baik bahwa masyarakat kemudian memviralkan isu ini. Karena pembatasan kreativitas seharusnya sudah tidak lagi dilakukan,” ujar Samuel di Semarang, Minggu (23/2).

Pernyataan ini disampaikan di sela kegiatan Gebyuran Bustaman, sebuah tradisi perang air di Kampung Bustaman, Semarang, yang dilakukan untuk menyucikan diri sebelum bulan puasa.

Menurut Samuel, masyarakat—terutama generasi muda—perlu menyikapi dan mengkritisi segala bentuk ketidakadilan sebagai bagian dari demokrasi. Ia menilai ekspresi seni, termasuk dalam bentuk musik, tidak boleh ditekan atau dibatasi.

Sukatani Minta Maaf, Lagu Dihapus dari Platform Streaming

Sebelumnya, band Sukatani telah menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri melalui unggahan video di media sosial. Mereka juga mencabut lagu Bayar Bayar Bayar dari platform streaming seperti Spotify.

“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu kami yang liriknya menyebut ‘bayar polisi’,” ujar gitaris Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy.

Ia menjelaskan bahwa lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk mengkritik oknum yang menyalahgunakan wewenang, bukan institusi kepolisian secara keseluruhan.

Namun, persoalan ini berbuntut panjang. Beredar kabar bahwa vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, yang berprofesi sebagai guru, telah diberhentikan dari tempatnya mengajar setelah kasus ini mencuat.

Kebebasan Berekspresi dalam Sorotan

Kasus yang dialami Sukatani menuai perdebatan luas, terutama terkait kebebasan berekspresi di Indonesia. Beberapa pemerhati kebebasan berpendapat menilai bahwa pelarangan kritik terhadap institusi publik justru bertentangan dengan semangat demokrasi.

Samuel Wattimena pun berharap agar ke depannya kreativitas tidak lagi mendapat tekanan dan masyarakat tetap diberi ruang untuk berekspresi secara bebas.

“Egaliter adalah prinsip dasar demokrasi. Jika masyarakat menyikapi sesuatu dengan kritis, itu justru hal yang positif,” pungkasnya.

Pertanyaan Umum (FAQ): Kontroversi Grup Musik Sukatani dan Kebebasan Berekspresi

1. Apa yang terjadi dengan grup musik Sukatani?
Sukatani, band punk asal Purbalingga, mengalami dugaan intimidasi setelah lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar viral di media sosial. Lagu ini berisi lirik yang menyinggung praktik pungutan liar oleh oknum kepolisian.

2. Apa isi lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang menjadi kontroversi?
Salah satu bagian lirik yang menjadi sorotan berbunyi: “Mau bikin SIM, bayar polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi.”

3. Bagaimana respons Sukatani terhadap kontroversi ini?
Melalui unggahan video di media sosial, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri. Mereka menegaskan bahwa lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum, bukan institusi kepolisian secara keseluruhan.

4. Apakah lagu Bayar Bayar Bayar masih bisa diakses?
Tidak. Sukatani telah mencabut lagu tersebut dari platform streaming seperti Spotify dan mengimbau pengguna media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.

5. Apakah ada dampak lain yang dialami personel Sukatani?
Ya. Beredar kabar bahwa vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, yang juga seorang guru, telah dipecat dari tempatnya mengajar setelah kasus ini mencuat.

6. Apa tanggapan Anggota DPR RI Samuel Wattimena terkait kasus ini?
Samuel Wattimena menilai bahwa pembatasan kreativitas seharusnya tidak lagi terjadi di era demokrasi. Ia menegaskan bahwa ekspresi seni, termasuk kritik sosial melalui musik, tidak boleh ditekan atau dibatasi.

7. Bagaimana kasus ini memengaruhi kebebasan berekspresi di Indonesia?
Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi di Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa larangan terhadap kritik publik bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak untuk menyampaikan pendapat.

8. Apakah ada rencana lebih lanjut terkait kasus ini?
Belum ada informasi resmi mengenai langkah hukum atau tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang maupun grup musik Sukatani terkait kasus ini.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM

GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL