Langsung ke konten 
INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Program sekolah rakyat berkonsep asrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati. Ia mendukung penuh inisiatif ini, namun mengusulkan agar pengelolaan program tidak berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), melainkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Sebaiknya sekolah rakyat langsung dikelola oleh Kemendikdasmen sesuai tugas dan fungsinya. Kemensos cukup memberikan data masyarakat miskin ekstrem yang perlu diintervensi,” ujar Esti, Rabu (16/4/2025).
Menurut Esti, sekolah rakyat mampu menjawab dua tantangan besar bangsa: meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia menilai keberadaan sekolah ini sangat penting untuk mencegah anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) atau dari keluarga prasejahtera agar tidak putus sekolah.
Esti menjelaskan bahwa program ini akan mengadopsi sistem berjenjang dari SD hingga SMA dengan konsep asrama penuh. Ia menyebut sistem ini efektif dalam pembentukan karakter dan prestasi akademik, sekaligus menjawab persoalan akses pendidikan.
“Sekolah rakyat sangat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap termasuk asrama dan kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan program sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026, berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Persiapan meliputi rekrutmen guru dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan penyusunan kurikulum terstruktur.
Esti mengingatkan, meski gagasan ini bukan hal baru—dengan program seperti sekolah darurat dan kejar paket pernah dilakukan—kali ini pemerintah harus memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
“Rekrutmen guru dari lulusan PPG adalah langkah strategis. Tapi mereka juga harus punya kapasitas sosial dan kultural karena akan mengajar di wilayah kompleks,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya insentif dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pengajar di sekolah rakyat, serta perlunya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar program ini tidak mandek karena pergantian pemerintahan.
Berdasarkan data Kemendikbudristek 2023, lebih dari 80 ribu desa di Indonesia masih minim akses terhadap pendidikan dasar. Oleh sebab itu, Esti menyarankan agar sekolah rakyat memanfaatkan sekolah-sekolah eksisting yang kekurangan murid, demi efisiensi anggaran.
“Sekolah rakyat tidak boleh jadi tempat buangan. Ini harus menjadi pusat inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pungkasnya.
Pertanyaan Umum (FAQ): Program Sekolah Rakyat Berkonsep Asrama
1. Apa itu Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berjenjang dari SD hingga SMA dengan sistem asrama, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), guna menjamin akses pendidikan yang layak dan merata.
2. Siapa yang menggagas program ini?
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
3. Siapa yang mendukung program ini?
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini, namun menyarankan agar pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos).
4. Mengapa Kemendikdasmen dianggap lebih tepat mengelola program ini?
Karena Kemendikdasmen memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Kemensos cukup berperan dalam pendataan masyarakat miskin ekstrem yang menjadi target utama program.
5. Apa keunggulan sistem asrama dalam Sekolah Rakyat?
Sistem asrama memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dan mendukung pembentukan karakter serta peningkatan prestasi akademik secara intensif.
6. Kapan program ini mulai berjalan?
Program ini dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
7. Siapa yang akan mengajar di Sekolah Rakyat?
Guru-guru akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu, termasuk kemampuan sosial dan kultural.
8. Bagaimana dengan infrastruktur sekolah?
DPR menyarankan agar fasilitas sekolah-sekolah yang minim murid di daerah dijadikan lokasi Sekolah Rakyat untuk efisiensi anggaran dan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada.
9. Apa saja tantangan utama dari program ini?
Tantangan utama meliputi ketersediaan dana operasional, kualitas tenaga pengajar, infrastruktur memadai, serta keberlanjutan program di tengah kemungkinan pergantian pemerintahan.
10. Apa tujuan utama dari Sekolah Rakyat?
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu pengentasan kemiskinan ekstrem secara terstruktur dan berkelanjutan.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
