INDONESIAUPDATES.COM, PENDIDIKAN – Pemerintah segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri yang akan menjadi landasan resmi bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajar di sekolah swasta. Langkah ini menjadi solusi atas permasalahan kurangnya tenaga pengajar di sekolah swasta.
Landasan Regulasi Baru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, SK tersebut sedang dalam proses penerbitan. Nantinya, regulasi ini memungkinkan guru ASN yang selama ini hanya mengajar di sekolah negeri, dapat bertugas di sekolah swasta.
“Kami sedang menunggu terbitnya surat keputusan menteri yang menyebutkan bahwa guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah negeri, tetapi juga bisa bertugas di sekolah swasta,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2024 yang digelar di Jakarta International Velodrome, Kamis (28/11/2024).
Menjawab Aspirasi Penyelenggara Pendidikan Swasta
Kebijakan ini juga diharapkan menjawab keluhan para penyelenggara sekolah swasta yang merasa kekurangan guru berkualitas. Banyak guru sekolah swasta yang pindah status menjadi ASN, sehingga sekolah swasta kehilangan sumber daya manusia yang kompeten.
“Ini merupakan respons kami terhadap aspirasi para guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta,” tambahnya.
Harapan terhadap Guru
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti juga mengingatkan peran penting guru tidak hanya dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing murid agar berkembang secara jasmani, rohani, intelektual, dan moral.
“Sehingga murid menjadi anak-anak yang hebat dengan kekuatan jasmani, rohani, intelektual, dan moral,” katanya.
Guru Hebat untuk Masa Depan Indonesia
Ia menekankan pentingnya guru hebat dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Guru yang kompeten diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang kuat dan unggul.
“Indonesia akan menjadi kuat dengan guru-guru yang hebat dan anak-anak yang kuat,” tutup Abdul Mu’ti.
Pertanyaan Umum (FAQ): Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
1. Apa dasar kebijakan yang memungkinkan Guru ASN mengajar di sekolah swasta?
Kebijakan ini akan didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan yang sedang dalam proses penerbitan. SK tersebut akan menjadi regulasi resmi yang memungkinkan guru ASN bertugas di sekolah swasta.
2. Mengapa Guru ASN diizinkan mengajar di sekolah swasta?
Langkah ini diambil untuk menjawab aspirasi masyarakat dan penyelenggara pendidikan swasta yang menghadapi kekurangan tenaga pengajar berkualitas.
3. Apakah guru ASN yang mengajar di sekolah swasta tetap bertugas di sekolah negeri?
Detail teknis mengenai penugasan guru ASN di sekolah swasta, termasuk apakah mereka tetap bertugas di sekolah negeri, akan diatur lebih lanjut dalam SK tersebut.
4. Apakah semua Guru ASN wajib mengajar di sekolah swasta?
Tidak, penugasan ini bersifat opsional dan akan berdasarkan kebutuhan serta keputusan pemerintah daerah atau instansi terkait.
5. Bagaimana kebijakan ini akan membantu sekolah swasta?
Dengan adanya Guru ASN, sekolah swasta akan mendapat tambahan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
6. Apakah kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia?
Ya, kebijakan ini akan berlaku secara nasional setelah SK Menteri resmi diterbitkan. Namun, implementasi di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
7. Kapan kebijakan ini mulai diterapkan?
Belum ada tanggal pasti, tetapi pemerintah sedang memfinalisasi SK dan diharapkan segera diterapkan setelah diterbitkan.
8. Apa harapan pemerintah dari kebijakan ini?
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta mencetak generasi penerus yang hebat dan berdaya saing.
9. Apakah kebijakan ini memengaruhi kesejahteraan guru ASN?
Kesejahteraan guru ASN tetap menjadi prioritas, dan pemerintah akan memastikan bahwa tugas tambahan ini tidak membebani mereka secara berlebihan.
10. Bagaimana cara masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan ini?
Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan melalui saluran resmi setelah SK Menteri diterbitkan.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS
