INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Polri dan TNI untuk membantu kepala Dinas Pertanian di seluruh Indonesia dalam mengawasi pengusaha penggilingan padi. Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan pemerintah terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram dipatuhi.
Dalam rapat mendadak di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2), Prabowo menegaskan komitmennya untuk melindungi kesejahteraan petani. “Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan,” tegasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan bertindak jika ada pengusaha penggilingan padi yang mencoba menghindari kebijakan ini. “Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak,” katanya dengan nada serius.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa harga gabah di beberapa daerah masih beragam. Ada yang sudah sesuai dengan HPP, tetapi ada pula yang masih di bawah Rp6.500 per kilogram karena faktor kadar air dan kualitas.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa harga yang ditetapkan pemerintah sudah diperhitungkan dengan matang, termasuk untuk memastikan keuntungan bagi pengusaha. “Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tetapi juga punya tanggung jawab kemasyarakatan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Prabowo mengundang Perpadi untuk bertemu langsung guna membahas solusi lebih lanjut. “Terima kasih Pak Sutarto, nanti cari waktu untuk menghadap saya. Kita bicarakan dengan teliti,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah juga memiliki kapasitas untuk membuka dan mengoperasikan penggilingan padi sendiri jika diperlukan. “Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama,” katanya.
Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah dan kesejahteraan petani, yang merupakan pilar utama dalam program swasembada pangan nasional.
Pertanyaan Umum (FAQ): Kebijakan HPP Gabah Rp6.500 oleh Presiden Prabowo
1. Apa kebijakan baru yang diumumkan Presiden Prabowo terkait harga gabah?
Presiden Prabowo Subianto menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram guna memastikan kesejahteraan petani.
2. Mengapa kebijakan ini diterapkan?
Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi petani dari harga jual gabah yang terlalu rendah dan memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil panennya.
3. Bagaimana pengawasan terhadap pengusaha penggilingan padi dilakukan?
Presiden meminta bantuan Polri dan TNI, bersama kepala Dinas Pertanian di seluruh Indonesia, untuk mengawasi agar penggilingan padi mematuhi kebijakan harga ini.
4. Apa konsekuensi bagi pengusaha yang tidak mematuhi kebijakan ini?
Presiden menegaskan bahwa pengusaha penggilingan padi yang mencoba menghindari kebijakan ini akan ditindak tegas.
5. Apakah kebijakan ini mempertimbangkan keuntungan pengusaha?
Ya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah menghitung bahwa harga Rp6.500 per kilogram masih memberikan keuntungan yang layak bagi pengusaha.
6. Apakah ada langkah lain yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan ini?
Presiden juga membuka kemungkinan kerja sama dengan pengusaha atau bahkan pemerintah sendiri mengoperasikan penggilingan padi jika diperlukan.
7. Bagaimana tanggapan dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi)?
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa harga gabah di beberapa daerah masih beragam dan ada faktor seperti kadar air yang mempengaruhi harga jual.
8. Bagaimana cara petani melaporkan jika ada pengusaha yang tidak mematuhi kebijakan ini?
Petani dapat melaporkan melalui Dinas Pertanian setempat atau pihak berwenang seperti kepolisian dan TNI yang telah ditugaskan untuk mengawasi implementasi kebijakan ini.
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM
GOOGLE NEWS | WHATSAPP CHANNEL
