INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) menegaskan telah memberikan kompensasi kepada para nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Menurut kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, kompensasi tersebut disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat.
“Nelayan ini kan sudah kami sosialisasikan. Yang sosialisasikan bukan kami, tapi DKP sendiri sudah mensosialisasikan dan sudah ada bayar-membayarnya,” ujar Deolipa saat ditemui di Bekasi, Kamis (16/1/2025).
Proyek Alur Pelabuhan di Paljaya
Pembangunan pagar laut ini merupakan bagian dari proyek penataan kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. Proyek tersebut meliputi alur pelabuhan sepanjang lima kilometer dengan lebar 70 meter dan kedalaman lima meter, serta penataan area seluas 7,4 hektare.
Keberadaan pagar laut ditandai dengan penempatan tiang-tiang bambu sebagai penanda alur pelabuhan. Namun, rencana ini memicu penolakan dari beberapa nelayan setempat karena dinilai dapat mengurangi hasil tangkapan ikan secara signifikan.
Penolakan dari Nelayan Non-Lokal
Deolipa menambahkan bahwa sebagian besar nelayan setempat telah menerima kompensasi. Namun, ia mengungkapkan bahwa protes datang dari nelayan wilayah Cilincing, Jakarta, bukan dari nelayan Kampung Paljaya.
“Nelayan di Bekasi ini sudah dibayarkan semua. Sudah rapi. Tiba-tiba ada nelayan dari wilayah Cilincing, Jakarta, komplain. Kenapa ada begini-begini? Kan jadi komplain semua nelayan dari kota Jakarta, bukan dari Bekasi. Itu persoalannya,” tegasnya.
Kekhawatiran Nelayan
Meskipun kompensasi telah diberikan, nelayan setempat masih menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka mengeluhkan bahwa keberadaan tiang-tiang bambu berpotensi merusak kapal mereka jika tersangkut. Selain itu, nelayan juga merasa hasil tangkapan ikan mereka akan menurun drastis akibat adanya alur pelabuhan ini.
Respons Pemerintah Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan demi mendukung aktivitas ekonomi maritim. Namun, pemerintah daerah diharapkan tetap mendengarkan aspirasi nelayan untuk meminimalkan dampak negatif dari pembangunan tersebut.
Ke depan, keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada bagaimana pemerintah dan PT TRPN dapat menjembatani kepentingan ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat.
Pertanyaan Umum (FAQ): Terkait Kompensasi Nelayan dan Pembangunan Pagar Laut di Tarumajaya
1. Apa tujuan dari pembangunan pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya? Pembangunan pagar laut ini bertujuan untuk menata kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya dan mendukung aktivitas alur pelabuhan dengan panjang lima kilometer, lebar 70 meter, dan kedalaman lima meter.
2. Siapa yang bertanggung jawab atas pemberian kompensasi kepada nelayan terdampak? Kompensasi kepada nelayan disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, sesuai dengan koordinasi bersama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).
3. Apakah semua nelayan terdampak sudah menerima kompensasi? Menurut kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, nelayan setempat dari Kampung Paljaya telah menerima kompensasi. Namun, sebagian protes muncul dari nelayan non-lokal, khususnya dari wilayah Cilincing, Jakarta.
4. Mengapa ada nelayan yang menolak pembangunan pagar laut? Nelayan yang menolak pembangunan ini mengkhawatirkan dampak negatif terhadap hasil tangkapan ikan mereka dan potensi kerusakan kapal akibat tersangkut tiang-tiang bambu yang digunakan sebagai penanda alur pelabuhan.
5. Apakah pembangunan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat? Ya, sosialisasi dilakukan oleh DKP Jawa Barat sebelum pelaksanaan proyek. Nelayan setempat telah diberikan informasi terkait rencana pembangunan dan proses penataan kawasan.
6. Apa langkah pemerintah untuk mengatasi penolakan dari nelayan? Pemerintah daerah dan PT TRPN terus berupaya berdialog dengan nelayan yang menolak pembangunan ini, termasuk mendengarkan keluhan mereka untuk mencari solusi terbaik.
7. Apakah proyek ini hanya berdampak pada nelayan Kampung Paljaya? Meskipun proyek ini berlokasi di perairan Kampung Paljaya, dampaknya juga dirasakan oleh nelayan dari daerah lain, seperti Cilincing, Jakarta, yang turut memprotes pembangunan ini.
8. Bagaimana dampak jangka panjang pembangunan pagar laut ini? Proyek ini diharapkan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan aktivitas ekonomi maritim di wilayah tersebut. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan dapat diminimalkan.
9. Apa yang harus dilakukan nelayan jika mereka masih belum puas dengan kompensasi? Nelayan dapat mengajukan keluhan atau permintaan mediasi melalui pemerintah daerah atau DKP Jawa Barat untuk membahas solusi lebih lanjut terkait kompensasi atau dampak pembangunan.
10. Di mana informasi lebih lanjut terkait proyek ini dapat diperoleh? Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat atau perwakilan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).
IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS
