INDONESIAUPDATES.COM, PENDIDIKAN – Menjelang dimulainya masa orientasi dan kegiatan belajar, ribuan calon siswa Sekolah Rakyat akan menjalani Cek Kesehatan Gratis pada 7 Juli 2025. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular sebelum masuk asrama.
Program ini merupakan sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan layanan ini untuk 50 juta warga Indonesia pada tahun 2025.
“Rencananya nanti tanggal 7 Juli kita akan mulai Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Rakyat,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, usai rapat di kantor Kementerian PMK, Kamis (3/7/2025).
Cek Kesehatan Gratis: Dari Puskesmas ke Sekolah
Program Cek Kesehatan Gratis sudah dimulai sejak 10 Februari 2025, bersamaan dengan ulang tahun Presiden Prabowo. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 11 juta orang di Puskesmas dengan kecepatan 200.000 peserta per hari.
Kini, fokus program bergeser ke dunia pendidikan. Setelah siswa Sekolah Rakyat, giliran siswa di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag yang akan menjalani cek kesehatan mulai 1 Agustus 2025.
Targetkan 52 Juta Peserta di Sekolah
Budi menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 52 juta siswa akan menerima manfaat dari program ini. Di sisi lain, layanan di Puskesmas akan terus berjalan untuk mencapai total target 50 juta orang tahun ini.
Cegah Penularan Penyakit di Asrama Sekolah Rakyat
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan karena Sekolah Rakyat berbasis boarding school, sehingga risiko penyebaran penyakit menular lebih tinggi.
“Karena sekolah ini boarding, maka masalah-masalah kesehatan harus diselesaikan lebih dulu,” jelasnya.
Jika ditemukan siswa yang mengidap penyakit menular, maka mereka akan mendapat pengobatan terlebih dahulu hingga sembuh, sesuai arahan Presiden.
Sekolah Rakyat Akan Bertambah Jadi 200 Titik
Presiden Prabowo juga memerintahkan agar jumlah Sekolah Rakyat ditambah dari 100 titik menjadi 200 titik, dengan total target 20.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan inklusif dan berkualitas untuk anak-anak kurang mampu, dengan fasilitas lengkap dan pembinaan karakter.
Kolaborasi Antarkementerian dalam Satu Satgas
Pelaksanaan program ini dikawal langsung oleh satuan tugas lintas kementerian dan lembaga, di bawah koordinasi Kementerian PMK.
“Madrasah dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu di bulan Agustus,” jelas Menko PMK Pratikno.