Indonesia Updates
JakartaBeritaNasional

Jokowi Memperbaharui Peraturan Jaminan Kesehatan: Berikut 21 Penyakit yang Tidak Dicover oleh BPJS

×

Jokowi Memperbaharui Peraturan Jaminan Kesehatan: Berikut 21 Penyakit yang Tidak Dicover oleh BPJS

Sebarkan artikel ini
Image Credit Ichsan Ali / Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Image Credit Ichsan Ali / Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi).

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi telah mengeluarkan keputusan penting dalam dunia kesehatan Indonesia. Melalui tanda tangan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, Jokowi melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan. Perpres ini mengatur perubahan ketiga atas Peraturan Presiden sebelumnya, yang menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan di Indonesia.

Pada Rabu, tanggal 8 Mei 2024, Jokowi menandatangani Perpres tersebut, menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Informasi resmi mengenai Perpres ini disampaikan melalui salinan yang diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.

Salah satu poin yang paling mencolok dari Perpres yang baru ini adalah di Pasal 52, di mana diatur tentang 21 jenis pelayanan kesehatan yang tidak dicover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang mengandalkan BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berikut adalah 21 jenis penyakit atau kondisi yang tidak dicakup oleh BPJS Kesehatan menurut Perpres yang baru ini:

  1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
  3. Pelayanan kesehatan untuk penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang sudah ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja.
  4. Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas wajib.
  5. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
  6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.
  7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.
  8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi.
  9. Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol.
  10. Gangguan kesehatan akibat tindakan menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi berbahaya.
  11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum terbukti efektif.
  12. Pengobatan dan tindakan medis yang dianggap sebagai percobaan atau eksperimen.
  13. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik.
  14. Perlengkapan kesehatan untuk rumah tangga.
  15. Pelayanan kesehatan akibat bencana dalam keadaan darurat atau wabah.
  16. Pelayanan kesehatan untuk kejadian tak terduga yang dapat dicegah.
  17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam kegiatan bakti sosial.
  18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana seperti penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, atau perdagangan orang.
  19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan instansi pertahanan dan keamanan negara.
  20. Pelayanan kesehatan lainnya yang tidak memiliki hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
  21. Pelayanan kesehatan yang sudah ditanggung oleh program lain.
BACA :   15 Mantan Personel Polrestabes Medan DPO Kejahatan Jalanan: Melanggar Kode Etik dan Terlibat Kriminal

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami apa saja yang tidak dicakup oleh BPJS Kesehatan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi dengan baik.

BACA :   Kiai Mahbub: Haji Tanpa Visa Resmi Langgar Syariat dan Membahayakan Jamaah

Pertanyaan Umum (FAQs) : 21 Penyakit yang Tidak Dicover oleh BPJS


  1. Apakah perubahan ini akan berdampak pada layanan kesehatan saya yang saat ini ditanggung oleh BPJS?
    • Ya, perubahan ini dapat berdampak pada layanan kesehatan Anda tergantung pada jenis penyakit atau kondisi yang Anda alami.
  2. Bagaimana jika saya membutuhkan perawatan untuk salah satu dari 21 kondisi yang tidak dicakup ini?
    • Anda mungkin perlu mencari alternatif lain untuk mendapatkan perawatan yang Anda butuhkan, seperti menggunakan asuransi kesehatan swasta atau membayar secara mandiri.
  3. Apakah ada kemungkinan tambahan kondisi yang tidak dicakup oleh BPJS Kesehatan di masa depan?
    • Kemungkinan adanya tambahan kondisi yang tidak dicakup oleh BPJS Kesehatan selalu ada, tergantung pada kebijakan pemerintah dan evaluasi terhadap kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
  4. Bagaimana cara mengetahui apakah kondisi saya dicakup oleh BPJS Kesehatan atau tidak?
    • Anda dapat memeriksa daftar resmi kondisi yang tidak dicakup oleh BPJS Kesehatan atau berkonsultasi langsung dengan pihak BPJS Kesehatan.
  5. Apakah ada saran untuk mengatasi ketidakcakupan ini?
    • Salah satu saran adalah untuk selalu memperbarui informasi mengenai ketentuan BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan opsi asuransi kesehatan lainnya untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko tidak tercakupnya kondisi tertentu.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS