Indonesia Updates
JakartaBeritaHukumNasional

Eks Dirut Pertamina Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan LNG

×

Eks Dirut Pertamina Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan LNG

Sebarkan artikel ini
Image Credit Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id - Pengadilan Tipikor.
Image Credit Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id - Pengadilan Tipikor.

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah, yang lebih dikenal sebagai Karen Agustiawan. Karen dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) dan dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun serta denda sebesar Rp500 juta.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Senin (24/6/2024).

Hakim juga menetapkan bahwa denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka hukuman penjaranya akan ditambah sesuai dengan keputusan hakim. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Karen akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Vonis ini diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan, antara lain tindakan Karen yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menyebabkan kerugian negara. Namun, terdapat juga pertimbangan yang meringankan, seperti sikap sopan Karen selama persidangan, serta kenyataan bahwa dia tidak mendapatkan hasil pribadi dari tindakan korupsi yang dilakukan. Karen juga diketahui memiliki tanggungan keluarga dan telah mengabdikan diri pada Pertamina selama masa jabatannya.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Karen terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

BACA :  Hasyim Asy'ari Dipecat DKPP dari Jabatan Ketua KPU Atas Kasus Asusila

Hukuman yang dijatuhkan kepada Karen lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya meminta vonis sebelas tahun penjara. JPU juga meminta denda sebesar Rp1 miliar dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.091.280.281,81 dan USD104,016.65.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama sebelas tahun,” kata jaksa penuntut umum dalam sidang pada Kamis (30/5/2024).

Dalam kasus ini, jaksa juga menuntut agar Karen membayar pidana pengganti dalam bentuk dua mata uang tersebut. Jaksa berharap uang pengganti tersebut dapat segera dibayarkan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi tersebut.

Kasus korupsi yang menjerat Karen Agustiawan ini menjadi sorotan publik, mengingat peran penting Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi para pejabat lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.


Pertanyaan Umum (FAQ): Kasus Korupsi Pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero)


1. Apa yang menjadi inti kasus korupsi ini?

  • Kasus ini melibatkan pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) yang dilakukan secara tidak transparan dan melanggar aturan, sehingga menyebabkan kerugian negara.

2. Siapa terdakwa dalam kasus ini?

  • Terdakwa utama dalam kasus ini adalah Galaila Karen Kardinah, yang juga dikenal sebagai Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina.

3. Apa vonis yang dijatuhkan kepada Karen Agustiawan?

  • Karen Agustiawan dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
BACA :  Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Digelar Besok di PN Bandung dengan Pengamanan Ketat

4. Apa pertimbangan yang memberatkan vonis?

  • Tindakan Karen dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menyebabkan kerugian negara.

5. Apa pertimbangan yang meringankan vonis?

  • Selama persidangan, Karen bersikap sopan, tidak mendapatkan hasil pribadi dari korupsi yang dilakukan, memiliki tanggungan keluarga, dan telah mengabdikan diri pada Pertamina.

6. Apakah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan jaksa?

  • Hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya meminta vonis sebelas tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

7. Apakah ada pidana tambahan yang diminta jaksa?

  • Ya, jaksa juga meminta pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.091.280.281,81 dan USD104,016.65.

8. Kapan vonis ini dibacakan?

  • Vonis ini dibacakan pada Senin, 24 Juni 2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Apa yang terjadi jika denda tidak dibayarkan dalam waktu yang ditentukan?

  • Jika denda tidak dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, maka hukuman penjara Karen akan ditambah sesuai keputusan hakim.

10. Bagaimana masa penangkapan dan penahanan terdakwa diperhitungkan?

  • Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Karen akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

11. Apa harapan dari vonis ini?

  • Vonis ini diharapkan menjadi pelajaran dan peringatan bagi para pejabat lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS