Indonesia Updates
JakartaBeritaNasional

Efektivitas Satgas Judi Online Dipertanyakan: Harus Sentuh Bandar untuk Hasil Maksimal

×

Efektivitas Satgas Judi Online Dipertanyakan: Harus Sentuh Bandar untuk Hasil Maksimal

Sebarkan artikel ini
Image Credit Istimewa - Ilustrasi.
Image Credit Istimewa - Ilustrasi.

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Namun, efektivitas Satgas ini dipertanyakan jika tidak menargetkan bandar judi online yang menjadi aktor utama dalam industri ilegal ini.

“Satgas itu tidak akan efektif jika tidak menyentuh bandar-bandarnya. Jika hanya menyentuh pemain-pemainnya saja, ya tidak akan efektif,” ujar pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kepada Medcom.id, Sabtu, 15 Juni 2024.

Pentingnya Menangkap Bandar Judi Online

Trubus menegaskan bahwa bandar judi memiliki berbagai macam profesi, mulai dari pengusaha hingga kaum elite, bahkan melibatkan aparat penegak hukum. “Sampai segitunya beratnya. Kalau tidak bisa menyentuh bandar, tidak akan selesai,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya aparat penegak hukum untuk segera menangkap bandar judi online di mana pun mereka berada, termasuk di luar negeri. Bandar judi online harus dibawa ke Tanah Air seperti para koruptor. Selain itu, ia juga menyarankan agar aparat memiskinkan bandar judi online hingga keluarganya, bahkan merampas aset mereka.

“Namun, undang-undang perampasan aset tidak pernah disetujui. Karena kalau sudah menyangkut elite aparat, perampasan asetnya kan tidak bisa. Jadi, meskipun judi ini mudah diucapkan, praktiknya sulit,” ujar Trubus.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas ini dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Dalam Pasal 5, dijelaskan penunjukan ketua hingga anggota satgas. Kinerja Hadi akan dibantu oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai wakil ketua satgas.

Pembagian Kerja Satgas

Kerja Satgas dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang pencegahan dan bidang penegakan hukum. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ditunjuk sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi ketua harian bidang penindakan hukum dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Wahyu Widada, sebagai wakilnya.

BACA :  Pengajuan PK Saka Tatal: Upaya Baru dalam Kasus Pembunuhan Vina dan Eki

Tantangan dalam Memberantas Judi Online

Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat memberantas judi online secara efektif. Namun, seperti yang diungkapkan Trubus, upaya ini akan sia-sia jika tidak menargetkan bandar-bandar utama yang menjadi otak dari operasi judi online.

“Satgas perlu strategi yang lebih menyeluruh dan berani untuk menyentuh aktor-aktor utama di balik bisnis ini. Hanya dengan menangkap dan memiskinkan bandar judi online, kita bisa berharap untuk melihat penurunan signifikan dalam aktivitas judi online ilegal,” tutup Trubus.

Dengan tantangan besar yang dihadapi, pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online merupakan langkah awal yang baik. Namun, perlu diikuti dengan tindakan tegas dan komprehensif terhadap semua pihak yang terlibat untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan ini.


Pertanyaan Umum (FAQ): Tentang Efektivitas Satgas Judi Online


1. Apa itu Satgas Judi Online? Satgas Judi Online adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas praktik judi online di Indonesia. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

2. Mengapa efektivitas Satgas Judi Online dipertanyakan? Efektivitas Satgas Judi Online dipertanyakan karena jika hanya menargetkan pemain-pemain kecil tanpa menyentuh bandar-bandar utama, maka upaya pemberantasan ini dianggap tidak akan berhasil sepenuhnya. Bandar adalah aktor utama yang menggerakkan bisnis judi online.

3. Siapa yang menyatakan bahwa Satgas ini tidak akan efektif tanpa menangkap bandar? Pernyataan ini disampaikan oleh Trubus Rahadiansyah, seorang pengamat kebijakan publik.

4. Apa yang diusulkan Trubus Rahadiansyah agar Satgas efektif? Trubus mengusulkan agar aparat penegak hukum menangkap bandar judi online di mana pun mereka berada, termasuk di luar negeri. Selain itu, ia menyarankan agar bandar-bandar ini dimiskinkan hingga keluarganya, dan aset-aset mereka dirampas.

BACA :  Suami Bunuh Istri Hamil di Cipinang, Pelaku Mengaku dan Ditangkap Polisi

5. Apakah ada tantangan dalam melaksanakan usulan tersebut? Ya, salah satu tantangan utama adalah undang-undang perampasan aset yang tidak pernah disetujui, terutama karena menyangkut elite aparat yang sulit disentuh.

6. Apa langkah awal yang diambil pemerintah untuk memberantas judi online? Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas ini memiliki dua bidang kerja utama, yaitu bidang pencegahan dan bidang penegakan hukum.

7. Siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan Satgas Pemberantasan Judi Online? Satgas ini dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dengan dibantu oleh Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai wakil ketua satgas. Ketua Harian Bidang Pencegahan adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi, sedangkan Ketua Harian Bidang Penindakan Hukum adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

8. Apa tujuan utama dari pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online? Tujuan utama dari pembentukan Satgas ini adalah untuk memberantas praktik judi online yang semakin marak di Indonesia, memastikan penegakan hukum yang tegas, dan mengurangi dampak negatif judi online di masyarakat.

9. Apa yang diharapkan dari pembentukan Satgas ini? Diharapkan dengan pembentukan Satgas ini, praktik judi online dapat diberantas secara efektif, dengan menargetkan dan menangkap bandar-bandar utama serta memiskinkan mereka untuk memutus rantai operasi judi online.

10. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pemberantasan judi online? Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan aktivitas judi online yang mereka ketahui kepada pihak berwenang, serta mendukung kebijakan dan tindakan pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online.


IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS