Indonesia Updates
JakartaBeritaHukumNasional

Bus SMK Lingga Kencana Tak Berizin dan Tak Uji KIR, Kemenhub Janjikan Sanksi Tegas

×

Bus SMK Lingga Kencana Tak Berizin dan Tak Uji KIR, Kemenhub Janjikan Sanksi Tegas

Sebarkan artikel ini
Image Credit Kemenhub - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Bus Trans Putera Fajar pada aplikasi Mitra Darat tercatat bahwa tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala (BLU-e).
Image Credit Kemenhub - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Bus Trans Putera Fajar pada aplikasi Mitra Darat tercatat bahwa tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala (BLU-e).

INDONESIAUPDATES.COM, NASIONAL – Tragedi kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Subang yang merenggut 11 korban jiwa terus diusut. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) mengungkapkan fakta mengejutkan. Bus Trans Putera Fajar yang mengalami kecelakaan tersebut ternyata tidak memiliki izin angkut dan masa berlaku uji berkala (KIR) sudah habis.

Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno menyampaikan belasungkawa mendalam atas peristiwa nahas tersebut. Ia pun menekankan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah kecelakaan bus yang menimpa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang,” ujar Hendro, dikutip Senin (13/5/2024).

Pelanggaran PO Bus Trans Putera Fajar

Berdasarkan penelusuran Ditjen Hubdat pada aplikasi Mitra Darat, diketahui bahwa Bus Trans Putera Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana ternyata tidak mengantongi izin angkut. Tak hanya itu, status KIR bus tersebut juga sudah tidak berlaku sejak Desember 2023 lalu.

Kemenhub Tindak Tegas PO Bus Tak Berizin

Menanggapi temuan tersebut, Kemenhub menegaskan tidak akan tinggal diam. Hendro Sugiatno menjelaskan bahwa PO Bus yang nekat beroperasi tanpa izin dan KIR akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Bagi PO bus yang tak berizin tapi mengoperasikan kendaraannya akan dikenakan pidana dan pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti proses hukumnya,” jelas Dirjen Hendro.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Landasan Hukum

Selain sanksi pidana bagi PO Bus, pengemudi yang lalai dan mengakibatkan kecelakaan dengan korban jiwa pun terancam hukuman. Hendro mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310.

BACA :   Harga Bitcoin Mendekati Level US$64.000, Didukung Inflow Grayscale Bitcoin ETF

“Pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan terdapat orang meninggal dunia dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah,” sambungnya.

Kemenhub Dorong Keselamatan Jalan Raya

Selain tindakan tegas, Kemenhub juga terus mengupayakan peningkatan keselamatan di jalan raya. Salah satunya dengan mewajibkan PO Bus untuk melakukan uji berkala (KIR) secara rutin setiap 6 bulan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021.

Hendro juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan sabuk keselamatan saat menggunakan transportasi umum. Hal ini sebagai upaya mengurangi fatalitas jika terjadi kecelakaan.

Peran Serta Masyarakat dan Imbauan untuk Selektif

Kemenhub mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan jalan raya. Salah satunya dengan cara mengecek kelaikan jalan bus melalui aplikasi Mitra Darat yang tersedia di smartphone.

“Harapannya para pengguna jasa dapat lebih selektif dalam memilih kendaraan bus yang hendak digunakan,” jelas Dirjen Hendro. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur harga murah dan memastikan faktor keselamatan menjadi prioritas.

“Perlu dipastikan mengenai surat izin operasional kendaraan, status uji KIR kendaraan, kondisi pengemudi, serta penyediaan tempat istirahat yang layak bagi para pengemudi,” pungkasnya.

Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Sebagai langkah lanjutan, Ditjen Hubdat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dinas Perhubungan daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kejadian serupa seperti kecelakaan bus SMK Lingga Kencana tidak terulang kembali. Masyarakat pun diharapkan untuk selalu memprioritaskan keselamatan saat berpergian.

BACA :   Kuasa Hukum Bantah Tuduhan: Pegi Setiawan Bukan Pegi Alias Perong

Pertanyaan Umum (FAQ): Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana dan Kemenhub


Q: Bagaimana kondisi terbaru terkait kecelakaan bus SMK Lingga Kencana?

A: Kecelakaan tersebut masih dalam tahap investigasi. Kemenhub mengungkapkan fakta bahwa bus yang mengalami kecelakaan tidak memiliki izin angkut dan KIR yang sudah habis masa berlakunya.

Q: Sanksi apa yang akan diberikan kepada PO Bus Trans Putera Fajar?

A: Kemenhub akan memberikan sanksi tegas berupa pidana kepada PO Bus yang nekat beroperasi tanpa izin dan KIR. Proses hukumnya akan ditangani pihak kepolisian.

Q: Apakah ada sanksi bagi pengemudi bus?

A: Ya. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp12 juta bagi pengemudi yang lalai dan mengakibatkan kecelakaan dengan korban jiwa.

Q: Bagaimana cara Kemenhub meningkatkan keselamatan jalan raya?

A: Kemenhub mewajibkan PO Bus untuk melakukan uji berkala (KIR) rutin setiap 6 bulan. Selain itu, Kemenhub mengimbau masyarakat untuk menggunakan sabuk keselamatan dan selektif dalam memilih bus pariwisata.

Q: Bagaimana masyarakat bisa berperan aktif dalam keselamatan jalan raya?

A: Masyarakat dapat mengecek kelaikan jalan bus melalui aplikasi Mitra Darat yang tersedia di smartphone.

Q: Imbauan apa yang diberikan Kemenhub kepada pengguna jasa transportasi umum?

A: Kemenhub mengimbau pengguna jasa untuk tidak tergiur harga murah dan mengutamakan faktor keselamatan. Pastikan bus yang digunakan memiliki izin operasional, KIR yang valid, pengemudi dalam kondisi prima, dan menyediakan tempat istirahat layak bagi pengemudi.


IKUTI INDONESIAUPDATES.COM DI GOOGLE NEWS